Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) Rizal Darma Putra mengatakan bahwa pemisahan fungsi strategis antara intelijen dalam negeri dan luar negeri sangat penting mengingat kompleksitas ancaman yang dihadapi Indonesia saat ini. Menurutnya, pemisahan tersebut diperlukan untuk mencegah abuse of power dan konflik kepentingan politik yang dapat terjadi. Rizal juga menekankan pentingnya pengawasan yang transparan terhadap lembaga intelijen, seperti Badan Intelijen Negara (BIN), untuk mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan.
Menurut peneliti BRIN, Muhammad Haripin, penguatan BIN sebagai koordinator intelijen nasional harus dioptimalkan sesuai dengan amanat UU Intelijen. Namun, dalam praktiknya, fungsi BIN sebagai koordinator belum optimal. Selain itu, aspek pengembangan sumber daya manusia (SDM) juga perlu diperhatikan dengan baik agar proses rekrutmen dan pendidikan intelijen tidak terpolitisasi.
Aisha Kusumasomantri dari Indo Pacific Strategic Intelligence menyoroti perlunya penguatan intelijen luar negeri mengingat ancaman eksternal yang semakin nyata. Sementara itu, Erik Purnama dari ISDS menekankan perlunya penguatan dalam bidang SDM, kelembagaan, dan sistem koordinasi di BIN untuk menghadapi tantangan yang ada.
Dalam diskusi tersebut, juga diungkapkan bahwa struktur kelembagaan di BIN saat ini didominasi oleh personel militer, yang dapat memengaruhi kualitas SDM dan operasional lembaga. Perubahan orientasi yang lebih fokus pada ancaman eksternal juga dianggap perlu agar peran sipil dalam intelijen dapat diperkuat.
Diskusi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan pemikiran terkait restrukturisasi dan penguatan lembaga intelijen di Indonesia, serta sebagai upaya dalam mengembangkan kajian intelijen di Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie.